Kontekstualisasi Kekhalifahan dalam Politik Indonesia Saat Ini

Serial diskusi ketuhanan dari dogma menuju pembebasan (3)

Semenjak baiatnya Ali terhadap Abu Bakar –entah karena paksaan atau karena kerelaan-, kekhalifahan Abu Bakar relatif berjalan mulus tanpa hambatan. Ali lebih memilih sikap diam, di sisi lain Abu Bakar menjalankan tugas kekhalifahannya penuh dengan amanah dan ketegasan.

Perseteruan baru akan mulai lagi ketika Ali menjadi Khalifah. Pertama-tama ia diuji coba oleh pemberontakan Siti Aisyah istri Nabi, bersama dua komandan perangnya yang bernama Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam dalam perang jamal.

Yang paling telak ya ketika ia harus menghadapi Muawiyyah dalam perang siffin. Kecerdikan Mu’awiyah dan tipu muslihatnya mampu membuat Ali menerima kekalahan terbesarnya.

Barangkali presiden Indonesia saat ini ingin meniru Abu Bakar dalam membungkam musuh-musuh politiknya –yaitu melawan nyinyiran dengan kerja-, tetapi suara oposan semakin nyaring, barangkali kerja presiden masih kurang atau barangkali kerjanya tidak benar.

Di Indonesia saat ini sudah seperti zamannya Abu Bakar dan Ali, atau pas zamannya Ali dan Mu’awiyyahh. Berseteru tentang kekuasaan tapi membawa nama agama.

Pada saat itu, legitimasi agama memang sangat dibutuhkan. Hal itu karena mereka juga masih meraba-raba antara memilih kepala negara atau pemimpin agama. Pun negara belum didasarkan pada batas wilayah, tetapi lebih didasarkan pada agama.

Tetapi untuk saat ini? Tentunya perlu dipertimbangkan lagi.

Politik identitas semakin nyaring di negeri ini. Agama selalu dilibatkan dalam semua lini terutama dalam bidang politik. Semua golongan saling mengklaim yang paling agamis.

Tak pelak, rakyat kecil yang menjadi korban. Ada yang jenazahnya diharamkan karena perbedaan partai politik atau terpaksa memindahkan jenazahnya karena tidak mau memilih calon tertentu.

Contoh paling nyata penguasa hasil politik agama ya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Dia sebenarnya menteri pendidikan presiden saat ini, tapi dia disingkirkan –entah karena apa-, kemudian dicalonkan oleh partai oposan sebagai gubernur DKI, kebetulan jadi.

Lawannya adalah gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Kebetulan dia Nasrani, kebetulan juga dia tersangkut penistaan agama –meskipun sebenarnya masih kontroversi-.

Maka yang mendemo dia tidak hanya dari warga DKI Jakarta, tetapi seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk medemo dia. Akhirnya gagallah dia jadi gubernur lagi. Apesnya lagi dia dipenjara dengan pasal penistaan agama.

Pertanyaan yang penting menurut penulis adalah bagaimana kinerja gubernur hasil kampanye agama?

Untuk menjawab pertanyaan ini saya serahkan ke warga DKI Jakarta saja lah, toh yang merasakan enak dan tidaknya kan mereka. Saya hanya sedikit saja mengutip berita-berita  dari TV.

Yang penulis lihat dari TV suasana Jakarta saat ini tidak seberisik saat dipimpin gubernur terdahulu –maksud saya suasana para pejabat dan sekitarnya, kalau suasana jalan-jalan di Jakarta ya sama saja, tetap macet-. Tidak seperti gubernur terdahulu, yang suka serang sana serang sini, pokoknya dulu kalau ada yang berseberangan dalam hal prinsipil pasti dibikin ampun-ampun dech.

Sekarang yang mengkritik kinerja gubernur sudah mulai menghilang, paling rakyat kecil yang hanya bisa berbisik-bisik, atau nitizen yang maha benar. Tidak ada pejabat DPRD yang sampai ngambek hingga tidak mau tanda tangan anggaran pemerintahan DKI. Mungkinkah ada kongkalikong?

Penulis juga tidak melihat saat ini ada rakyat kecil yang berbondong-bondong datang ke balai kota untuk mengadukan permasalahannya. Sistem pengaduan yang sekarang sudah dialihkan ketingkat bawahannya seperti ke kecamatan atau ke desa-desa.

Penulis tidak ingin mengomentari berlebih tentang kinerja gubernur saat ini, karena rakyat sudah sangat terbelah secara dikotomis. Tidak ada alternatif di antara dua pilihan tersebut, tidak ada jalan tengah, yang ada hanya hitam-putih, muslim-kafir atau partai Allah dan partai setan.

Penulis hanya ingin mengatakan bahwa gubernur yang sekarang tidak lebih baik dari pada gubernur terdahulu. Ada sisi-sisi yang lebih baik, tapi banyak juga sisi-sisi yang lebih buruk dari gubernur sebelumnya.

Tapi yang jelas, energi umat Islam telah sangat terkuras hanya untuk memilih gubernur yang sama atau justru lebih buruk dari gubernur sebelumnya.

Akankah kita mengulangi lagi di pilpres kali ini? Takbiiir …!